Oleh: Salman Al Parisi

Raja Ampat, gugusan surga tropis yang dikenal karena keanekaragaman hayatinya, kini tengah menghadapi ancaman serius: penambangan. Di balik keindahan karang dan lautnya yang memesona, tersimpan sumber daya alam yang menjadi incaran industri ekstraktif. Namun, apa yang sering dilupakan adalah bahwa eksploitasi ini bukan hanya soal alam, tetapi juga soal luka sosial dan sejarah panjang ketidakadilan yang belum sembuh di Tanah Papua.

Penambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat bukan hanya soal degradasi lingkungan. Ini adalah babak lanjutan dari pola eksploitatif yang telah lama dirasakan masyarakat. Papua, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin akan keadilan distribusi hasilnya. Kegiatan tambang besar yang selama ini berlangsung di Papua, seperti di Timika dan Sorong, belum mampu membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat asli. Sebaliknya, mereka kerap menjadi korban marginalisasi, penggusuran, dan kerusakan budaya lokal.

Dengan masuknya izin eksploitasi ke wilayah Raja Ampat, luka lama itu seperti disayat kembali. Masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam terancam kehilangan ruang hidupnya. Wilayah yang semestinya dijaga sebagai warisan dunia dan pusat ekowisata berkelanjutan kini digadaikan atas nama "pembangunan".

Pemerintah dan investor sering berdalih bahwa tambang akan membuka lapangan kerja dan membawa "kemajuan". Namun, apakah kita tidak belajar dari pengalaman sebelumnya? Tambang memang menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tapi seringkali dengan mengorbankan masyarakat lokal, lingkungan, dan stabilitas sosial. Di Papua, kemajuan yang dijanjikan sering berubah menjadi ketegangan, konflik sosial, dan semakin kuatnya rasa ketidakpercayaan terhadap negara.

Lebih dari sekadar lingkungan, eksploitasi di Raja Ampat memperparah konflik identitas dan sejarah ketidakadilan struktural di Papua. Ketika tanah leluhur dianggap sebagai objek ekonomi, bukan sebagai ruang kehidupan yang sakral, maka konflik sosial bukan hanya mungkin, tapi hampir pasti terjadi.

Karena itu, penambangan di Raja Ampat harus dihentikan. Bukan hanya demi menjaga keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga demi menghormati hak-hak masyarakat adat Papua yang selama ini terlalu sering dikorbankan. Yang dibutuhkan Papua hari ini bukan tambang baru, tetapi keadilan, kedaulatan atas tanah, dan pendekatan pembangunan yang berpihak pada manusia, bukan hanya modal.

Sudah saatnya negara berpihak bukan pada eksploitasi, tetapi pada perlindungan. Jika tidak, maka Raja Ampat akan menjadi simbol terbaru dari bagaimana kekayaan alam bisa berubah menjadi luka yang tak kunjung sembuh di tanah Papua.

Wallahu a'lam..

Oleh: Salman Al Parisi

Raja Ampat, gugusan surga tropis yang dikenal karena keanekaragaman hayatinya, kini tengah menghadapi ancaman serius: penambangan. Di balik keindahan karang dan lautnya yang memesona, tersimpan sumber daya alam yang menjadi incaran industri ekstraktif. Namun, apa yang sering dilupakan adalah bahwa eksploitasi ini bukan hanya soal alam, tetapi juga soal luka sosial dan sejarah panjang ketidakadilan yang belum sembuh di Tanah Papua.

Penambangan di wilayah sensitif seperti Raja Ampat bukan hanya soal degradasi lingkungan. Ini adalah babak lanjutan dari pola eksploitatif yang telah lama dirasakan masyarakat. Papua, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin akan keadilan distribusi hasilnya. Kegiatan tambang besar yang selama ini berlangsung di Papua, seperti di Timika dan Sorong, belum mampu membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat asli. Sebaliknya, mereka kerap menjadi korban marginalisasi, penggusuran, dan kerusakan budaya lokal.

Dengan masuknya izin eksploitasi ke wilayah Raja Ampat, luka lama itu seperti disayat kembali. Masyarakat adat yang hidup selaras dengan alam terancam kehilangan ruang hidupnya. Wilayah yang semestinya dijaga sebagai warisan dunia dan pusat ekowisata berkelanjutan kini digadaikan atas nama "pembangunan".

Pemerintah dan investor sering berdalih bahwa tambang akan membuka lapangan kerja dan membawa "kemajuan". Namun, apakah kita tidak belajar dari pengalaman sebelumnya? Tambang memang menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi, tapi seringkali dengan mengorbankan masyarakat lokal, lingkungan, dan stabilitas sosial. Di Papua, kemajuan yang dijanjikan sering berubah menjadi ketegangan, konflik sosial, dan semakin kuatnya rasa ketidakpercayaan terhadap negara.

Lebih dari sekadar lingkungan, eksploitasi di Raja Ampat memperparah konflik identitas dan sejarah ketidakadilan struktural di Papua. Ketika tanah leluhur dianggap sebagai objek ekonomi, bukan sebagai ruang kehidupan yang sakral, maka konflik sosial bukan hanya mungkin, tapi hampir pasti terjadi.

Karena itu, penambangan di Raja Ampat harus dihentikan. Bukan hanya demi menjaga keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, tetapi juga demi menghormati hak-hak masyarakat adat Papua yang selama ini terlalu sering dikorbankan. Yang dibutuhkan Papua hari ini bukan tambang baru, tetapi keadilan, kedaulatan atas tanah, dan pendekatan pembangunan yang berpihak pada manusia, bukan hanya modal.

Sudah saatnya negara berpihak bukan pada eksploitasi, tetapi pada perlindungan. Jika tidak, maka Raja Ampat akan menjadi simbol terbaru dari bagaimana kekayaan alam bisa berubah menjadi luka yang tak kunjung sembuh di tanah Papua.

Wallahu a'lam..